INDRAMAYU,iNewsKuningan.id - Puluhan anggota Forum Masyarakat Peduli Hukum Indramayu (FMPHI) melakukan aksi unjuk rasa di PDAM Indramayu, Jabar, pada Jumat (19/1). Aksi tersebut terkait keprihatinan terhadap tindakan kedisiplinan yang diterapkan manajemen PDAM, terhadap salah satu karyawannya.
Mereka menyatakan kekhawatiran bahwa tindakan kedisiplinan yang diambil oleh manajemen perusahaan, tidak didasarkan pada analisis manajemen perusahaan secara menyeluruh. Koordinator Aksi, Urip Riyandi menyampaikan keinginan kelompoknya untuk memperoleh kejelasan, apakah tindakan tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh perusahaan.
"Tindakan kedisiplinan ini harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Apakah sudah mengikuti SOP atau tidak," ujar Urip kepada media.
Kedisiplinan tersebut merupakan respon dari dugaan oknum pegawai PDAM, yang memposting editan foto Megawati dengan menggunakan bikini. Perusahaan menyatakan tindakan itu melanggar norma etika dan kedisiplinan pegawai, bahkan melibatkan unsur pornografi sehingga menjatuhkan sanksi dengan menonaktifkan pegawai.
Ketika ditanya mengenai muatan politik dalam kasus ini, Urip menyatakan tidak mengetahui dan menegaskan bahwa aksi mereka bertujuan agar PDAM tetap menjauhi unsur politik.
"Melalui aksi ini, kami menekankan bahwa PDAM ini harus bebas dari unsur politik. Karena ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian air," tambahnya.
Ia menegaskan, bahwa aksi mereka dilakukan untuk mempertanyakan penegakan sanksi yang diberikan kepada pegawai tersebut, dan memastikan apakah prosesnya sesuai dengan SOP atau tidak.
"Tadi kami juga meminta dan dikasih terkait peraturan-peraturannya. Cuma soal penanganannya mudah-mudahan juga ada di dalamnya, karena kalau tidak sesuai, kita akan terus melakukan aksi," tandasnya.
Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Darma Ayu Indramayu Ady Setiawan kebetulan tidak berada di tempat saat aksi tersebut berlangsung.(*)
Editor : Andri Yanto