Sementara Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Muhammad Nur, menyampaikan bahwa ekonomi Jawa Barat hingga triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,20 persen, dengan inflasi tahunan 2,63 persen termasuk yang terendah di Pulau Jawa. Menurutnya, tantangan ke depan terletak pada penguatan sisi suplai pangan seiring meningkatnya permintaan, termasuk dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Pengendalian inflasi tidak bisa hanya dari sisi permintaan. Penguatan produksi dan distribusi pangan menjadi kunci,”kata Muhammad Nur, seraya mencontohkan model kemitraan pangan Pesantren Al Ittifaq yang dinilai berhasil menjaga keseimbangan pasokan melalui kolaborasi dengan kelompok tani.
Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar menyampaikan apresiasi, atas kepercayaan menjadikan Kuningan sebagai tuan rumah Pasamoan Agung TPID dan TP2DD. Ia menilai momentum ini menjadi penyemangat bagi daerah untuk terus memperkuat peran TPID dalam menjaga stabilitas harga.
Bupati Dian mengungkapkan, pada semester pertama 2025 Kabupaten Kuningan mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 10,4 persen tertinggi di Pulau Jawa, sebelum terkoreksi menjadi 9,3 persen di akhir tahun. Meski demikian, capaian tersebut tetap menempatkan Kuningan sebagai salah satu daerah dengan kinerja ekonomi terbaik di Jawa Barat.
"Pertumbuhan ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan hingga sekitar 10,4 persen dan tingkat pengangguran 7,5 persen,”ungkapnya.
Ia menambahkan, capaian tersebut didorong oleh penguatan sektor pertanian melalui program Kembali Ka Karuhun, yang meliputi subsidi pupuk, distribusi benih bersertifikat, pembangunan jalan usaha tani, serta perbaikan irigasi yang menyasar ratusan gabungan kelompok tani.
Bupati Dian juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dengan Pemprov Jabar dan Bank Indonesia, termasuk kerja sama regional Ciayumajakuning melalui aliansi Kunci Bersama, sebagai strategi menjaga stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi berbasis pendekatan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Melalui Pasamoan Agung ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin solid dalam menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat digitalisasi daerah demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
