KUNINGAN,iNEWS.ID–Ketidakberesan pengelolaan keuangan daerah kembali mencuat di penghujung Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy secara terbuka membongkar fakta bahwa kondisi fiskal daerah tidak berjalan sesuai perencanaan, hingga berujung pada tertundanya sejumlah program pembangunan.
Tak hanya proyek-proyek strategis pemerintah daerah, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD pun ikut terseret. Program yang sejak awal dijanjikan kepada masyarakat harus tertahan, lantaran pendapatan daerah tidak mampu menutup belanja yang telah dirancang.
Nuzul menyebut, salah satu penyebab krusial, yaitu melesetnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah atasan, yang sejak awal sudah dimasukkan sebagai komponen penting dalam struktur APBD.
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
