KUNINGAN,iNEWS.ID–Sebanyak tujuh Dapur MBG atau Satuan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kuningan terpaksa menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Hal ini lantaran tersendatnya pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi tersebut dibenarkan Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Kuningan, Nisa Rahmi. Ia menyampaikan bahwa terhentinya aktivitas sejumlah dapur MBG bukan hanya terjadi di Kuningan, melainkan juga dialami di berbagai daerah lain di Indonesia akibat kendala pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
"Jadi terkait SPPG yang henti operasional memang sedang banyak terjadi, tidak di Kuningan saja. Hal ini sudah kami tindak lanjuti sejak beberapa hari lalu. Karena pencairan dana merupakan kewenangan pusat, setiap hari kami melakukan pembaruan data SPPG mana saja yang dananya belum cair,” ujar Nisa Rahmi, Rabu (24/12).
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aliran dana operasional dari BGN mulai tersendat sejak 8 Desember 2025. Akibatnya, pengelola dapur tidak memiliki pilihan selain menghentikan sementara proses produksi makanan bergizi, yang selama ini disalurkan kepada para penerima manfaat.
Beberapa dapur MBG bahkan telah lebih dahulu menutup operasional, seperti SPPG Kuningan Cigandamekar Panawuan yang berhenti sejak 17 Desember 2025, disusul SPPG Ciporang Karya Muda yang menghentikan kegiatan pada Senin, 22 Desember 2025.
Penghentian operasional ini dipicu pula aturan ketat pengelolaan anggaran menjelang tutup buku akhir tahun. Sebab pengelola dapur dilarang menggunakan dana talangan atau bailout dari pihak manapun, termasuk mitra, untuk menutup kebutuhan operasional.
"Anggaran pemerintah hanya cukup sampai tanggal tertentu. Menjelang tutup buku akhir tahun tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan. Karena itu, opsi menghentikan sementara operasional menjadi satu-satunya pilihan,”ungkap salah seorang Kepala SPPG.
Hingga kini, tercatat tujuh SPPG di Kabupaten Kuningan masuk dalam daftar tunggu pencairan dana dan terdampak langsung pada operasional yakni SPPG Kuningan Pancalang Kahiyangan, Darma Jagara, Kadugede Tinggar, Kadugede Babatan, Garawangi Pakembangan, Ciawigebang Pangkalan, serta Cigandamekar Babakanjati.
Sementara terkait pelaksanaan program MBG selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Nisa menyebut pemerintah pusat telah menerbitkan Surat Edaran khusus sebagai pedoman pelaksanaan di hari libur.
"Skema pemberian makan bergizi di masa libur Nataru sudah ada edarannya. Nanti pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan tersebut setelah dana kembali cair,”jelasnya.
Para pengelola dapur MBG berharap pencairan dana Banper dari BGN dapat segera direalisasikan, agar operasional dapur kembali berjalan normal dan distribusi makanan bergizi bagi para siswa tidak terus terhenti.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
