Nuzul mengenang masa ketika media menjadi kekuatan penyeimbang bahkan pada masa-masa sulit seperti peristiwa Kuda Tuli atau 27 Juli. Ia menegaskan bahwa jurnalisme investigasi merupakan senjata kuat untuk mendobrak ketidakadilan.
Namun ia juga mengingatkan dua hal bahwa pejabat jangan alergi kritik. Pers pun harus taat pada kode etik, tidak semena-mena.
" Kebenaran harus disuarakan, tapi dengan tanggung jawab. Pers wajib cover both sides dan tidak boleh berpihak,”tegasnya.
Pandangan tajam juga disampaikan akademisi dan mantan jurnalis Metro TV, Abdul Jalil Hermawan. Ia mencontohkan bagaimana ekosistem media berubah drastis dari era kaset video yang harus dikirim via bus, hingga kini yang serba digital.
Namun perubahan itu membawa tantangan baru bahwa pers kini bukan hanya bersaing dengan media sosial, tetapi juga narasi pemerintah yang bisa dibentuk melalui influencer.
" Hierarki media dan pemerintah jangan sampai bergeser. Jangan sampai peran wartawan yang dilindungi undang-undang justru digantikan influencer,”katanya.
Meski banyak media cetak gulung tikar, Jalil melihat publik masih haus akan informasi kredibel dari media mainstream. "Fungsi media itu bisa menghukum atau mendukung. Karena itu, independensi harus dijaga," tukasnya.
Diskusi Waroeng Rakyat di Kedai Nangkring Kuningan menyimpulkan bahwa pers berada di persimpangan besar, antara menjaga marwahnya sebagai pilar keempat demokrasi atau terseret derasnya disrupsi digital dan tekanan ekosistem politik. Tanpa pers yang kuat, independen, dan profesional, demokrasi akan kehilangan salah satu fondasi utamanya yakni kontrol publik atas kekuasaan.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
