Menurutnya, upaya perbaikan darurat sudah mulai dilakukan oleh pihak terkait dengan menurunkan pekerja di lapangan. Hal ini penting agar arus transportasi tetap berjalan dan kegiatan ekonomi warga tidak terputus.
"Sekarang perbaikan awal sudah berjalan. Kita dorong supaya jalan ini bisa kembali normal secepat mungkin karena ini adalah denyut nadi perekonomian masyarakat. Kalau harus memutar, jarak tempuh jadi jauh lebih lama," ujarnya.
Ia memperkirakan, kebutuhan anggaran untuk penanganan darurat dan penguatan tebing mencapai sekitar Rp500 juta. Ia menyebutkan, mekanisme pengalokasian bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) mengingat status kedaruratannya.
"Melihat kondisi anggaran yang kurang sehat, kami berharap pemerintah daerah tetap bisa mengoptimalkan alokasi untuk penanganan darurat ini. Jika memungkinkan, BTT dapat digunakan agar penanganan tidak menunggu terlalu lama,”jelasnya.
Selain perbaikan fisik, Komisi III juga meminta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di area longsoran untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
"Ini jalur utama. Jangan sampai ada korban karena minim penerangan. Kemudian pihak Dishub juga sudah bergerak ya, kami memastikan PJU sudah terpasang," tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa Komisi III siap mengawal proses perbaikan hingga selesai dan memastikan akses utama masyarakat kembali pulih.
"Kami akan terus memonitor. Yang terpenting, masyarakat tidak dirugikan dan roda ekonomi tetap berputar,”tutupnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
