Menurutnya, posisi sekda merupakan kunci utama dalam sistem birokrasi karena berperan sebagai penggerak administrasi dan koordinator kebijakan lintas perangkat daerah. Karena itu, ia mendesak agar proses seleksi segera diselesaikan dan jabatan Sekda bisa terisi oleh pejabat definitif yang kompeten.
"Bagi saya, apakah lewat open bidding atau manajemen talenta, tidak masalah. Yang penting jabatan Sekda ini segera diisi agar pemerintahan berjalan normal,”tegasnya.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa sekda baru akan menghadapi pekerjaan besar, terutama dalam menata kembali keuangan daerah pasca masalah gagal bayar yang sempat mengguncang Kuningan.
"Walaupun gagal bayar sudah diselesaikan, tapi bayang-bayang nya masih ada. Tahun 2025 ini kita masih punya pinjaman di Bank Jabar, dan itu harus diselesaikan pada 2026. Sekda yang baru nanti harus bisa memastikan hal seperti ini tidak terulang,”jelasnya.
Selain persoalan keuangan, Nuzul menekankan pentingnya sinergi antara Sekda, Bupati, dan DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang solid dan transparan.
"Sekda itu harus bisa menjembatani seluruh elemen pemerintahan. Bukan hanya loyal kepada kepala daerah, tapi juga harus membangun komunikasi yang baik dengan DPRD, karena DPRD juga bagian dari penyelenggara pemerintahan,”tandasnya.
Dengan nada kritis, Ketua DPRD Kuningan itu berharap agar penentuan sekda definitif tidak lagi berlarut-larut. Birokrasi yang sehat membutuhkan kepemimpinan yang jelas dan permanen di posisi strategis seperti sekda.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
