"Kekompakan ini meliputi cabang-cabang di 27 kabupaten/kota, pengurus DPW, majelis-majelis, hingga fraksi-fraksi baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Semua satu semangat mendukung transformasi lebih baik di tubuh PPP,”ujarnya usai menghadiri Mukercab DPC PPP Kuningan, Minggu (14/9).
Terkait nama-nama calon ketua umum yang mulai mencuat, Arief menegaskan bahwa Jawa Barat tidak fokus pada figur, melainkan pada perbaikan sistem organisasi.
"Hasil Silatnas di Cirebon membahas perbaikan AD/ART, termasuk usulan pembentukan majelis baru yakni Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang nantinya berperan menunjuk pemimpin. Jadi bukan soal siapa yang maju, tetapi bagaimana sistemnya lebih baik," katanya.
Ia juga menyinggung rekomendasi Silatnas yang meminta Plt Ketum PPP saat ini, untuk tidak mencalonkan kembali. Total ada lebih dari 10 DPW PPP yang hadir dalam agenda silatnas itu.
"Rekomendasi itu hasil keputusan majelis, yang posisinya berada di atas ketua. Jadi bukan degradasi personal, melainkan aspirasi demi perbaikan partai,”tegasnya.
Menurutnya, Jawa Barat tetap menjaga sikap konsisten mendukung kepemimpinan Plt Ketum PPP hingga muktamar digelar.
"Kami tidak keluar barisan, semua kompak. Insya Allah dari sistem yang baik akan lahir ketua umum yang tepat,”terangnya.
Saat ditanya soal persyaratan Calon Ketum PPP, ia menyebut, jika agenda Muktamar salah satunya adalah merubah AD/ART partai, termasuk dalam proses pemilihan ketua umum. Jadi prosesnya nanti akan ditentukan oleh AD/ART yang diputuskan melalui Mukmatar PPP.
"Muktamar itu suatu forum tertinggi partai, yang salah satunya membahas perubahan AD/ART itu sendiri. Kalau misalkan merujuk AD/ART yang dulu, itu ada voting atau pemungutan suara dari DPP hingga DPW dan DPC. Jika tuntutan dari hasil Silatnas dibentuk Majelis AHWA, maka ketum terpilih bisa melalui aklamasi bukan voting," pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
