"Walaupun kami satu pandangan dengan Bupati terkait pokir, bukan berarti kami berhenti mengkritisi. Kami justru ingin Bupati tetap berjalan di koridor visi dan misi yang sudah dijanjikan kepada rakyat,”tegasnya.
Ia bahkan mendorong agar mekanisme Kamus Pokir ini tidak sekadar bersifat usulan, melainkan mengarah pada instruksi yang tegas untuk menjamin konsistensi pelaksanaan.
Di sisi lain, dirinya mengakui bahwa implementasi Kamus Pokir mungkin memunculkan persepsi bahwa DPRD telah mengabaikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses.
"Betul, secara ideal kami menyerap aspirasi masyarakat lewat reses. Tapi kami juga harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa dengan keterbatasan anggaran daerah, tidak semua usulan bisa diakomodir. Kita harus mengutamakan yang prioritas,”jelasnya.
Ia menekankan bahwa dalam momen reses berikutnya, terutama yang dijadwalkan pada Agustus mendatang, para anggota dewan akan menjelaskan duduk perkara ini secara terbuka kepada masyarakat.
"Kami siap menghadapi risiko politiknya. Namun kami yakin masyarakat akan memahami jika dijelaskan secara jujur. Apalagi mayoritas konstituen kami juga mendukung Bupati yang sekarang, jadi visi beliau adalah harapan kita bersama,”ucapnya.
Menurutnya, Kamus Pokir dapat menjadi alat untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Dengan pendekatan yang lebih terarah dan skala prioritas yang jelas, program pembangunan diharapkan lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
"Ini bukan soal kompromi politik, tapi bentuk tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Kuningan yang lebih maju. Kita ingin pembangunan berjalan sesuai arah visi besar yang ditawarkan oleh bupati,”tutupnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
