KUNINGAN,iNEWS.ID–Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat (PPP-Demokrat) DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti serius persoalan utang tunda bayar Pemda Kuningan yang mencapai lebih dari Rp96 miliar pada tahun anggaran 2024.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP-Demokrat menilai penanganan masalah ini berjalan lamban dan berbelit-belit. Bahkan memakan waktu hingga hampir satu tahun tanpa penyelesaian yang memuaskan.
Juru Bicara Fraksi PPP-Demokrat, Reni Parlina menyatakan bahwa penundaan pembayaran belanja daerah membawa dampak negatif yang luas, terutama pada sektor infrastruktur, gaji pegawai, dan layanan publik. Menurutnya, kontraktor adalah pihak yang paling terdampak karena berisiko mengalami kesulitan keuangan hingga kebangkrutan akibat keterlambatan pembayaran dari pemerintah.
"Selain itu, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan juga terganggu karena anggaran operasional yang tidak cair tepat waktu,”ujar Reni dalam rapat paripurna, Rabu (25/6).
"Kami mendesak Pemda Kuningan, agar lebih serius dalam menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
