KUNINGAN,iNEWS.ID–Fraksi PKB DPRD Kuningan, Jabar, menyampaikan pandangan kritis terhadap LPj APBD 2024 dalam rapat paripurna. Melalui Juru Bicara Fraksi PKB, H Uci Suryana, fraksi ini menilai banyak aspek dalam pelaksanaan APBD yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta tidak mencerminkan perencanaan pembangunan yang konsisten.
"Perencanaan daerah seyogianya berangkat dari permasalahan yang nyata dan disadari bersama, dituangkan dalam dokumen RPJMD, lalu diterjemahkan ke dalam program kerja pemerintah daerah. Namun, kenyataannya kami menilai belum ada konsistensi yang cukup dari pemerintah daerah dalam melaksanakan arah maupun kebijakan tersebut,”tegas H Uci Suryana, Rabu (25/6).
Fraksi PKB menyoroti bahwa capaian program dan kegiatan selama 2024 banyak yang tidak fokus terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, perubahan struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) yang kerap terjadi justru dinilai belum efektif meningkatkan kinerja pelayanan publik.
"Prinsip ramping struktur kaya fungsi belum tercermin dengan baik. Penambahan SKPD justru menambah beban anggaran, bukan memperbaiki pelayanan,”terangnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga mengkritik lemahnya daya saing daerah, khususnya di sektor ekonomi dan pariwisata. Minimnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mental birokrasi yang hanya berorientasi pada rutinitas kegiatan dianggap sebagai salah satu hambatan utama.
Salah satu catatan penting lainnya adalah soal kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKB menyebut angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan masih menjadi persoalan serius yang tak kunjung terselesaikan dari tahun ke tahun.
"Secara keseluruhan, kami kurang merasakan adanya relevansi yang kuat dari APBD terhadap kondisi nyata masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong agar ke depan perlu dilakukan reorientasi kebijakan yang fokus pada prioritas pembangunan,”ujarnya.
Fraksi PKB juga menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat akibat inflasi, kenaikan harga bahan pokok dan energi, serta minimnya peluang usaha dan lapangan kerja. Mereka mempertanyakan sejauh mana visi dan misi kepala daerah bisa diwujudkan untuk menjawab persoalan tersebut.
Tak hanya soal belanja, pos penerimaan daerah juga menjadi sorotan. Fraksi PKB menilai potensi PAD perlu digali lebih progresif dan digunakan secara efektif untuk menjawab persoalan yang nyata.
Salah satu sorotan tajam adalah terkait opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Pemkab Kuningan dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2024. Fraksi PKB mengaku kecewa karena sebelumnya Kuningan terbiasa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Kami ingin mengingatkan bahwa meskipun WTP bisa diraih, itu bukan jaminan bahwa seluruh pelaksanaan anggaran telah bebas dari ketidaksesuaian atau kecurangan. Masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari efektivitas, efisiensi, hingga integritas,” tegasnya.
Dalam bagian akhir pandangan umumnya, Fraksi PKB menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintahan daerah. Yakni mendorong peningkatan tata kelola pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih maksimal.
Kemudian menyesuaikan belanja daerah agar lebih berpihak pada peningkatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli. Mengoptimalkan pembelanjaan APBD terhadap produk-produk lokal dari KUKM sebagai bentuk dukungan terhadap sektor UMKM.
Menjadikan LPj APBD sebagai momentum perbaikan birokrasi, pemerataan ekonomi, dan penguatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang ramah lingkungan. Mengambil langkah taktis dan strategis untuk memulihkan sektor ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi PAD melalui fasilitasi usaha dan perizinan yang lebih ramah.
"Kami percaya masih ada potensi optimisme yang bisa diraih di tahun 2025. Fraksi PKB berharap pemerintah daerah bisa menunjukkan keseriusan dan komitmen nyata dalam menanggapi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
