Apalagi sampai hari ini, Jumat (20/6), Angka Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Barat terbilang masih tinggi.
"Pak KDM (Kang Dedi Mulyadi) sudah bersilaturahmi dengan Pak Menteri Abdul Mukti di Jakarta. Intinya ada kesepahaman agar semua kebijakan harus terkoordinasi. Baik itu inovasi dari gubernur maupun bupati, harus dikonsultasikan dengan kami di pusat. Tujuannya agar masyarakat tidak bingung, dan program berjalan seiring," katanya.
Ia juga menjelaskan mengenai kewenangan masing-masing jenjang pendidikan. Untuk pendidikan menengah seperti SMA dan SMK berada di bawah kewenangan gubernur, sementara pendidikan dasar seperti SD dan SMP menjadi tanggung jawab bupati. Namun demikian, sebagai regulator, pemerintah pusat tetap memegang peran penting dalam mengarahkan dan mengawal kebijakan pendidikan nasional.
Ia juga menyoroti permasalahan angka anak tidak sekolah (ATS) yang masih tinggi di Jawa Barat. Menurutnya, hal itu tidak bisa diatasi hanya oleh pemerintah daerah saja.
"Pak Gubernur meminta dukungan kami untuk menurunkan ATS. Karena kalau tanpa dukungan pusat, tidak akan mudah ditangani. Kami tentu akan bantu,”ujarnya.
Terkait kondisi infrastruktur pendidikan, Wamen Dikdasmen menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Bupati Kuningan, Wakil Bupati, dan jajaran Dinas Pendidikan guna membahas perbaikan sekolah rusak. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan program revitalisasi sekolah di Kuningan untuk tahun ini.
"Untuk Kuningan, kami sudah mengalokasikan bantuan revitalisasi untuk 30 bangunan SD, 6 SMP, dan 1 TK. Memang ada aspirasi tambahan dari Pak Bupati, dan kami akan koordinasikan lebih lanjut apakah memungkinkan,”jelasnya.
Ia menambahkan, secara nasional, alokasi revitalisasi sekolah tahun ini mencapai 10.440 unit. Pemerintah pusat berencana melanjutkan program ini pada tahun depan dengan kemungkinan penambahan jumlah.
"Kami akan lakukan secara bertahap, karena memang aspirasi dari daerah sangat besar,” pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
