Menanggapi hal itu, Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa Timwas DPR telah meminta Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk mengambil langkah tegas terhadap pihak syarikah.
"Kami mendesak Kemenag agar benar-benar memastikan kesiapan fasilitas di Mina dan Arafah. Apalagi Bapak Presiden memberi perhatian penuh terhadap kualitas pelayanan haji,”tegas Rokhmat saat kunjungan pada Selasa (4/6).
Tak hanya persoalan akomodasi, keluhan juga muncul dari jemaah asal Ciamis yang belum menerima kartu Nusuk, dokumen penting untuk akses ke Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Meskipun versi digital tersedia, banyak jemaah mengaku belum tenang karena belum mengantongi fisik kartu tersebut.
"Ibadah kami jadi waswas. Sampai sekarang kartu Nusuk belum kami terima, padahal besok sudah harus berangkat ke Arafah,”keluh Dede Jajat, jemaah asal Ciamis.
Keluhan lain datang dari sisi konsumsi. Meski distribusi makanan terbilang tepat waktu, namun beberapa jemaah menganggap rasa makanan katering kurang cocok dengan lidah mereka.
Rokhmat menegaskan bahwa Timwas telah menekan pemerintah untuk segera menuntaskan distribusi kartu Nusuk. Ia bahkan menyebut sudah menyampaikan langsung hal itu dalam rapat bersama Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), serta para direktur terkait.
"Saya kemarin cukup keras dalam rapat. Kami sepakat kartu Nusuk harus diterima jemaah paling lambat malam ini, pukul 12 waktu Arab Saudi,”tegasnya.
Berdasarkan data resmi Kemenag, masih ada sekitar 0,7 persen atau setara 1.000 jemaah Indonesia yang belum menerima kartu tersebut. Kemenag pun telah meminta syarikah untuk segera menyelesaikan pencetakannya sebelum jemaah bergerak ke Arafah.
Langkah monitoring ini merupakan bagian dari komitmen Timwas DPR dalam mengawal kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Rokhmat menyebut kehadirannya di lapangan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat.
"Saya hadir di sini untuk mendengar langsung dan memastikan suara jemaah tersampaikan. Apalagi ini adalah masa-masa krusial menjelang puncak haji,”ujarnya.
Dengan semakin dekatnya pelaksanaan wukuf di Arafah, berbagai persoalan teknis seperti akomodasi, logistik, dan kelengkapan dokumen menjadi sorotan utama dalam pengawasan Timwas DPR.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
