"Pasca beredarnya surat pengunduran diri Ketum Koni, semua pihak harus menyikapinya dengan hati-hati. Jangan sampai proses penunjukan pelaksana tugas (Plt) malah menambah masalah baru,”ujarnya, Selasa (3/6).
Menurutnya, penunjukan Plt tidak bisa dilakukan sembarangan hanya karena alasan klasik seperti ketiadaan anggaran. Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah reformasi menyeluruh dalam tubuh Koni Kuningan.
"Kalau tidak ada perubahan mendasar, persoalan ini akan terus berlarut-larut. Bahkan berpotensi membuat Koni Kuningan dibekukan oleh Koni Jabar,”tegasnya.
Solehudin memaparkan sejumlah indikator penting perlunya reformasi. Pertama, selama ini Koni dinilai hanya fokus pada cabor besar yang berpeluang meraih medali emas, sementara cabor kecil dibiarkan berjalan sendiri tanpa pembinaan yang memadai.
"Koni seolah menutup mata terhadap cabor-cabor kecil. Padahal, jika dibina dengan serius, mereka juga bisa berprestasi dan membawa nama baik daerah,”ungkapnya.
Kedua, ia menyoroti praktik instan dalam pencapaian prestasi.“Koni lebih memilih membeli atlet jadi ketimbang membina atlet lokal secara berkelanjutan. Padahal ada banyak peluang untuk mendidik atlet lokal melalui PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar) di berbagai daerah,”jelasnya.
Oleh karena itu, Solehudin menegaskan bahwa sosok Plt Koni yang ideal harus memiliki kemampuan untuk mencari sumber pendanaan tanpa mengandalkan pinjaman koperasi, membangun jejaring ke BUMN dan pemerintah pusat, serta berkomitmen membesarkan cabor kecil dan tidak berpihak pada satu cabor saja.
"Kalau sistem yang ada sekarang tetap dipertahankan, kami menolak. Koni Kuningan butuh perubahan mendasar, bukan sekadar tambal sulam,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
