"Mutasi dengan muatan politik tentu tidak bisa dihindari. Karena bagaimanapun, kepala daerah adalah hasil dari proses politik. Tapi yang menjadi penting adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan rotasi dan mutasi tidak mengesampingkan kompetensi dan kualitas ASN," ujar Sujarwo, Kamis (22/5).
Menurutnya, apakah pesan berantai yang beredar itu merupakan final atau hanya uji respons publik (cek ombak), masih terlalu dini untuk disimpulkan.
"Kalau bicara peluang, validitas draft mutasi itu bisa dikatakan 50:50. Bisa jadi benar, bisa juga hanya spekulasi. Tapi fakta bahwa sudah beredar luas dan jadi bahan diskusi, tentu akan memberi tekanan tersendiri pada proses mutasi nanti," tambahnya.
Ia juga mengingatkan, agar mutasi ke depan tetap menjunjung prinsip meritokrasi dan tidak semata-mata dilandasi balas budi atau sentimen politik. Ia menekankan, birokrasi yang sehat justru akan mendukung keberhasilan kepala daerah dalam merealisasikan visi dan misinya.
"Penyusunan tim yang kuat memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan birokrat yang sebenarnya berintegritas dan punya kapasitas hanya karena perbedaan sikap politik di masa lalu," pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
