"Kami mendesak pemerintah untuk lebih proaktif, termasuk melakukan sidak ke tempat-tempat kos yang diduga menjadi lokasi penyebaran HIV/AIDS. Skrining kesehatan harus diberlakukan bagi penghuni kos, terutama untuk mendeteksi dini kasus HIV. Jika ditemukan kasus, perlu ada pendampingan medis agar tidak semakin menyebar," ujarnya, Minggu (16/3).
Selain itu, Ia juga mengusulkan agar seluruh calon pengantin (catin) diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk tes HIV, sebelum menikah. Ia meminta agar Puskesmas bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik.
"Setelah Lebaran, biasanya banyak pernikahan digelar. Kami ingin skrining kesehatan, termasuk HIV AIDS, menjadi syarat wajib bagi calon pengantin. Jangan sampai ada pasangan yang menikah tanpa mengetahui status kesehatan masing-masing. Jika salah satu terinfeksi, harus ada langkah medis yang tepat agar tidak menularkan kepada pasangan atau anaknya kelak," tegasnya.
Pihaknya menambahkan bahwa langkah ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan bentuk perlindungan bagi masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah bersikap tegas, dengan mewajibkan pemeriksaan HIV AIDS bagi calon pengantin.
"Jika tidak diperiksa, jangan dinikahkan. Pemerintah daerah harus tegas dalam hal ini. Jangan sampai masyarakat abai terhadap bahaya HIV/AIDS yang bisa berdampak panjang," imbuhnya.
Kasus HIV AIDS yang hampir ditemukan di setiap desa di Kuningan menunjukkan bahwa penanganan harus lebih serius. Komisi IV mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada pemberantasan narkoba, tetapi juga menggalakkan skrining HIV AIDS secara masif.
"HIV AIDS bukan hanya masalah individu, tetapi juga ancaman kesehatan masyarakat. Jika tidak ditangani serius, dampaknya bisa semakin luas. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan harus lebih agresif dan menyeluruh," pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
