KUNINGAN,iNEWS.ID–Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy menemui ratusan pegawai honorer yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kuningan, Kamis (16/1). Para peserta aksi mendesak percepatan pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam kesempatan tersebut, Nuzul menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal proses tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Kita harus melihat persoalan ini dari tiga aspek. Pertama, pemerintah pusat sebagai regulator, kedua pemerintah daerah sebagai pelaksana, dan ketiga DPRD yang bertugas mengawasi pelaksanaannya. Saat ini, sistem yang diterapkan pemerintah pusat sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ada jaminan bahwa mereka yang lulus ujian akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) meski tidak semua formasi dapat terpenuhi sekaligus," ujar Nuzul Rachdy.
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
