Mengenai isu gagal bayar dan keterlambatan TPP, dirinya mengaku prihatin. Menurutnya, keterlambatan ini berpotensi mengubah perilaku ASN yang bergantung pada pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Saya sering berdiskusi dengan ASN, sehingga tahu betul bagaimana situasinya. Jika TPP terus tertunda, mereka mungkin terpaksa meminjam uang baik kepada tetangga, atau mungkin bank keliling hingga platform pinjaman online. Ini bisa berdampak buruk pada integritas ASN dan kehidupan mereka secara umum," ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah sudah menjadi rahasia umum, sehingga masyarakat dan ASN menunggu gebrakan nyata dari pemimpin baru, khususnya dalam 100 hari pertama masa jabatan.
Terkait kabar adanya pertemuan untuk evaluasi APBD 2025, Ali Akbar mengingatkan pentingnya niat baik dalam proses perencanaan anggaran.
"APBD harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu. Jika niatnya baik, maka hasilnya pun akan berdampak positif," katanya.
Ia berharap, kepala daerah terpilih mampu membawa perubahan signifikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kuningan. "Masyarakat sudah menunggu gebrakan nyata dari kepala daerah baru, yang bisa membawa Kabupaten Kuningan menjadi lebih baik lagi," pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
