KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Salah satu persoalan serius yang muncul dalam tahapan Pilkada 2024, yakni dugaan adanya intimidasi terhadap pegawai honorer dan non-ASN terkait dukungan politik di Kuningan, Jabar.
Ketua Bawaslu Kuningan, Firman mengungkapkan, bahwa sejumlah pegawai honorer merasa tertekan dan khawatir posisinya terancam apabila tidak mendukung kandidat tertentu, khususnya bagi mereka yang masih menunggu proses pengangkatan menjadi ASN atau PPPK.
"Kami berharap tidak ada bentuk intimidasi terhadap siapa pun, baik itu pegawai honorer, non-ASN, maupun masyarakat umum. Pilkada adalah pesta demokrasi yang seharusnya disambut dengan kegembiraan, bukan dengan tekanan dan ancaman,”tegas Firman, Selasa (12/11).
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, laporan resmi terkait intimidasi tersebut masih minim. Meski begitu, Bawaslu Kuningan sudah menerima informasi dari beberapa pihak yang mengaku merasa terancam.
Firman mengakui bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawasan, dan membuka ruang komunikasi bagi mereka yang menghadapi intimidasi untuk melapor.
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
