KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Fenomena gagal bayar yang dialami Pemkab Kuningan, Jabar, dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa disalahkan pada individu atau pihak tertentu. Persoalan tunda bayar dengan nominal mencapai ratusan miliar rupiah, merupakan tanggung jawab kolektif dari semua pengambil kebijakan.
Khususnya yakni mereka yang terlibat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di bawah arahan Bupati dan Wakil Bupati. Demikian disampaikan Pengamat Politik, Sujarwo saat menanggapi soal konstelasi politik Pilkada Kuningan kepada awak media, Selasa (17/9).
Dirinya menilai, bahwa narasi yang menyebutkan tragedi tunda bayar sebagai tanggung jawab eks Bupati dan Wakil Bupati saat ini adalah kurang adil. Situasi politik yang memanas menjelang Pilbup Kuningan pada 27 November 2024, sebaiknya tidak dijadikan alat untuk saling menyerang dengan isu tunda bayar.
"Rakyat Kuningan tentunya menantikan solusi konkret terkait masalah tunda bayar, bukan sekadar tuduhan yang tidak produktif. Para calon bupati dan wakil bupati seharusnya fokus pada bagaimana mengatasi masalah ini," ujarnya.
Dia menambahkan, bahwa beberapa calon bupati dan wakil bupati saat ini juga merupakan bagian dari pemerintahan sebelumnya, ketika fenomena tunda bayar muncul. Oleh karena itu, jika isu tunda bayar digunakan sebagai materi kampanye, hal tersebut dapat berbalik kepada pihak yang menyebarkannya.
"Rakyat sudah paham, bahwa sebagian dari calon yang ada saat ini memiliki keterkaitan dengan pemerintahan masa lalu. Menggunakan isu tunda bayar untuk menyerang lawan politik hanya akan menambah ketidakpastian. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen untuk solusi, bukan sekadar penyerangan politik," tegasnya.
Dengan demikian, Sujarwo menekankan perlunya pendekatan yang lebih konstruktif dalam menghadapi isu tunda bayar. Ini agar pemilihan kepala daerah mendatang bisa menghasilkan pemimpin, yang benar-benar mampu mengatasi permasalahan tersebut.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
