"Dalam periode di luar pemerintahan pada tahun 2004 dan 2009, peran PDIP dalam meningkatkan kualitas demokrasi telah diapresiasi. Peran di luar pemerintahan merupakan tugas patriotik dalam membela kepentingan rakyat," ujar Hasto dalam sebuah acara televisi pada Rabu (14/2).
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa manipulasi dalam DPT pada Pemilu 2009 menyebabkan DPR membentuk hak angket. Ini menunjukkan kesadaran akan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih, meskipun tantangan serupa terjadi lagi pada Pemilu 2024.
Masalah teknis administratif juga menyulitkan sejumlah pemilih di luar negeri untuk menggunakan hak pilihnya, yang menimbulkan perlawanan terhadap hal yang mendasar.
Hasto menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi adalah upaya menjaga demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi, serta menghadapi ambisi kekuasaan yang dimulai dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.
Selain berperan di DPR atau di luar pemerintahan, PDIP akan terus berjuang melalui jalur partai untuk menyampaikan informasi kepada rakyat mengenai dinamika politik nasional.
"PDI Perjuangan juga akan berjuang bersama gerakan masyarakat sipil pro demokrasi, yang jumlahnya saat ini lebih besar dibandingkan pada Pemilu 2009," tambahnya.
PDIP tengah melakukan analisis atas hasil quick count yang mengejutkan, di mana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 57,79 persen suara hingga pukul 10.26 WIB, dengan persentase suara yang masuk mencapai 98,4 persen. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 25,70 persen, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 16,50 persen.(*)
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
