Pers Sebagai Pilar Keempat Demokrasi Disorot dalam Diskusi Waroeng Rakyat

KUNINGAN,iNEWS.ID - Peran pers sebagai pilar keempat demokrasi kembali mengemuka dalam forum diskusi Waroeng Rakyat yang digelar di Kedai Nangkring Kuningan, Jumat (12/12).

Sejumlah tokoh lintas profesi, mulai dari mantan pensiunan pejabat pemda, pemerhati sosial, hingga akademisi dan pimpinan lembaga legislatif, menekankan pentingnya menjaga kemerdekaan pers serta memperkuat fungsi kontrol media di tengah gempuran disrupsi dan polarisasi informasi.

Trisman Supriatna, pensiunan PNS yang pernah bertugas di Bagian Humas Pemda Kuningan dan terakhir menjabat Kepala Diskopdagperin, membuka diskusi dengan cerita pengalaman masa awal 2000-an ketika bekerja sangat dekat dengan para jurnalis.

"Saya itu wajib memberikan keterangan apa adanya. Apa yang bupati lakukan harus diberitakan secara utuh. Banyak demo terjadi, tapi justru di situ pers berperan mengontrol dan memberi gambaran faktual kepada publik," ujar Trisman.

Ia juga menyoroti era media sosial yang semakin canggih, namun tetap menilai bahwa informasi dari pers jauh lebih layak dipercaya ketimbang sumber sepihak. Pers, lanjutnya, membantu masyarakat memahami transparansi anggaran, perbaikan jalan, dan berbagai program pemerintah.

"Pers itu kontrol sosial. Mereka menjaga objektivitas dan membantu akuntabilitas pemerintahan," tukasnya.

Pemerhati sosial, Pandu Hamzah memberikan pandangan lebih kritis mengenai posisi pers saat ini. Menurutnya, media sedang berada pada fase gonjang-ganjing akibat disrupsi teknologi, PHK massal, hingga pergeseran ideologi ke arah pragmatisme.

"Pers ini seperti berada di pinggir jurang. Ketika berita memengaruhi perilaku publik, di situlah kekuatan pers sebagai pilar keempat demokrasi bekerja. Tapi jika tidak hati-hati, pers bisa terseret arus humanitas yang justru mengikis humanisme dalam demokrasi itu sendiri," ungkapnya.

Ia mengingatkan agar pers jangan sampai kehilangan jati diri layaknya burung lama di sangkar yang lupa cara terbang. Ia menilai pers Kuningan masih terlalu birokrasi sentris, dan perlu bertransformasi untuk lebih mengawal nilai-nilai humanitas dalam kebijakan publik.

Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy yang memiliki latar belakang wartawan, menegaskan bahwa pers adalah elemen vital dalam menjaga demokrasi tetap hidup.

" Saya dibesarkan di dunia pers. Tanpa pers, demokrasi ini hampa,”ujarnya.

Nuzul mengenang masa ketika media menjadi kekuatan penyeimbang bahkan pada masa-masa sulit seperti peristiwa Kuda Tuli atau 27 Juli. Ia menegaskan bahwa jurnalisme investigasi merupakan senjata kuat untuk mendobrak ketidakadilan.

Namun ia juga mengingatkan dua hal bahwa pejabat jangan alergi kritik. Pers pun harus taat pada kode etik, tidak semena-mena.

" Kebenaran harus disuarakan, tapi dengan tanggung jawab. Pers wajib cover both sides dan tidak boleh berpihak,”tegasnya.

Pandangan tajam juga disampaikan akademisi dan mantan jurnalis Metro TV, Abdul Jalil Hermawan. Ia mencontohkan bagaimana ekosistem media berubah drastis dari era kaset video yang harus dikirim via bus, hingga kini yang serba digital.

Namun perubahan itu membawa tantangan baru bahwa pers kini bukan hanya bersaing dengan media sosial, tetapi juga narasi pemerintah yang bisa dibentuk melalui influencer.

" Hierarki media dan pemerintah jangan sampai bergeser. Jangan sampai peran wartawan yang dilindungi undang-undang justru digantikan influencer,”katanya.

Meski banyak media cetak gulung tikar, Jalil melihat publik masih haus akan informasi kredibel dari media mainstream. "Fungsi media itu bisa menghukum atau mendukung. Karena itu, independensi harus dijaga," tukasnya.

Diskusi Waroeng Rakyat di Kedai Nangkring Kuningan menyimpulkan bahwa pers berada di persimpangan besar, antara menjaga marwahnya sebagai pilar keempat demokrasi atau terseret derasnya disrupsi digital dan tekanan ekosistem politik. Tanpa pers yang kuat, independen, dan profesional, demokrasi akan kehilangan salah satu fondasi utamanya yakni kontrol publik atas kekuasaan.***

Editor : Andri Yanto