Fraksi PDIP Soroti Visi Kuningan Melesat: Apresiasi Semangat, Kritisi Substansi

KUNINGAN,iNEWS.ID–Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, menyampaikan pandangan kritis namun membangun terhadap RPJMD 2025–2030. Dalam rapat paripurna, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Lia Yulianengsih, menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratis, tetapi juga produk politik yang mencerminkan kehendak rakyat dan arah kebijakan strategis daerah.

"Secara umum, ada dua arah pandangan Fraksi kami dalam menyikapi RPJMD. Pertama, bagaimana dokumen ini menyentuh ranah 'the politics', atau rasa politik, sebagai titik temu antara gagasan partai dengan visi politik Bupati dan Wakil Bupati," ujarnya, Jumat (4/7).

Baca Juga

Pemda Diminta Alokasikan Anggaran Budidaya Sapi Pasundan di APBD Perubahan

Fraksi PDI Perjuangan menilai, dokumen RPJMD harus mampu menjadi arena dialektika ide dan strategi antara pemerintah dan DPRD.

"Kami mencoba mencari titik temu antara praksis Trisakti yang menjadi ruh ideologis kami dengan semangat Kuningan Melesat yang ditawarkan pemerintah,”tambahnya.

Lia menyebut bahwa visi Melesat yang merupakan akronim dari Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh memiliki semangat pembangunan yang kontekstual dan penting dalam menjawab tantangan Kuningan hari ini. Namun, ia mengingatkan bahwa semangat itu tidak cukup hanya menjadi jargon.

Baca Juga

2 BUMD Minim Kontribusi PAD, DPRD Usulkan soal Merger

"Kami apresiasi logika berpikirnya. Tapi visi ini harus diturunkan dalam strategi yang jelas dan indikator yang konkret. Jangan sampai hanya jadi slogan penggugah yang miskin strategi dan siasat,”katanya.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sejumlah hal krusial yang perlu mendapat penjelasan lebih rinci dalam RPJMD. Fraksi mempertanyakan strategi konkret pemerintah untuk menjaga kawasan pertanian, kehutanan, dan perkebunan agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah.

"Banyak kemiskinan justru lahir dari kaum petani. Ini harus menjadi perhatian serius,”tegasnya.

Baca Juga

BK DPRD Kuningan Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Anggota Dewan

Fraksinya menyoroti belum adanya panduan RTRW akibat ketergantungan pada RTRW Provinsi. "Tanpa landasan tata ruang yang serasi, arah pembangunan bisa tidak terkontrol,”ujarnya.

Fraksinya juga mempertanyakan bagaimana strategi pemerintah membuka akses data pendidikan, khususnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan data peserta didik di jenjang PAUD, guna mendorong transparansi dan trust building dalam kebijakan pendidikan.

"Kami minta penjelasan, prototipe seperti apa yang akan dibangun soal proyek 100 alun-alun? Bagaimana konsep ini bisa berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah?”kata Lia.

Baca Juga

TPSA Ciniru Disorot, Dorong Pembangunan TPST dan Penambahan Armada Pengangkut Sampah

Fraksinya meminta penjabaran soal data kebutuhan dan kapasitas produksi cabai dan bawang di Kuningan. "Kami yakin pemerintah punya data seberapa besar pasokan pasar yang dipenuhi dari daerah sendiri dan dari luar,”tambahnya.

Lalu pemutusan bantuan sosial bahwa 34.000 penerima bansos di Kuningan diberhentikan, menjadi keprihatinan tersendiri. "Angka kemiskinan kita masih 11,86 persen. Pemerintah daerah harus menyiapkan langkah antisipatif agar masyarakat yang terdampak tidak semakin terpuruk,”ujarnya.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, RPJMD harus dilihat sebagai bentuk political will dan kebijakan kerakyatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.

Baca Juga

DPRD Minta Pemda Segera Susun Ulang RTRW, Perda Lama Sudah Tak Relevan

"RPJMD ini adalah peta jalan bersama yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan praksis kepada seluruh rakyat Kuningan,”tandasnya.

Sebagai bentuk komitmen membangun Kuningan yang lebih baik, Fraksi PDIP menyatakan mendukung penuh RPJMD dengan catatan penajaman terhadap substansi strategis yang telah disampaikan.

"Jika seluruh catatan ini diperhatikan, RPJMD akan berjalan lancar, sukses, dan membawa berkah bagi masyarakat Kuningan,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto