Fraksi PKB Minta Strategi Ekonomi dan Data Ketenagakerjaan Diperjelas

KUNINGAN,iNEWS.ID–Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, khususnya terkait visi Kuningan Melesat yang diusung Bupati Kuningan.

Melalui juru bicaranya, Hj Neneng Hermawati, Fraksi PKB menilai bahwa beberapa aspek penting dalam visi tersebut masih perlu dijelaskan lebih rinci, terutama menyangkut pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Baca Juga

Pemda Diminta Alokasikan Anggaran Budidaya Sapi Pasundan di APBD Perubahan

Dalam pandangan Fraksi PKB, kata Melesat yang merupakan akronim dari Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh, memang memuat semangat pembangunan yang progresif. Namun, Hj Neneng menilai bahwa dua cita awal yaitu Maju dan Empowering belum diikuti dengan penjabaran konkret.

"Dokumen RPJMD belum memberikan gambaran jelas terkait target laju pertumbuhan ekonomi dan strategi pencapaiannya. Sektor-sektor ekonomi dominan pun belum dipetakan secara komprehensif,”ujarnya dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (4/7).

Ia meminta pemerintah daerah memaparkan strategi yang akan dilakukan untuk menumbuhkan iklim investasi di Kuningan. Menurutnya, hal ini sangat penting agar terjadi penciptaan lapangan kerja yang signifikan sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran.

Baca Juga

2 BUMD Minim Kontribusi PAD, DPRD Usulkan soal Merger

Lebih lanjut, Fraksi PKB juga menyoroti cita Tangguh yang mengisyaratkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, fraksinya meminta agar pemda menghadirkan data yang lengkap dari Dinas Pendidikan, termasuk indikator pemerataan dan mutu pendidikan dalam lima tahun terakhir, serta target ke depan.

"Data tentang angka lulusan, daya serap di dunia kerja, angka mengulang sekolah, rasio guru-murid, dan kondisi ruang kelas perlu disajikan secara transparan. Ini penting sebagai dasar kebijakan untuk mengejar target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,71 poin,”katanya.

Tak hanya sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan pun menjadi sorotan tajam. Fraksi PKB menilai bahwa penanganan pengangguran di Kuningan selama ini belum optimal. Minimnya data yang ditampilkan dalam indikator makro sosial ekonomi dianggap sebagai cerminan dari lemahnya perhatian terhadap persoalan serius ini.

Baca Juga

BK DPRD Kuningan Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Anggota Dewan

"Kami khawatir jumlah pengangguran sebenarnya belum tergambarkan dengan baik. Maka kami minta Dinsosnaker menyajikan data pengangguran secara akurat selama beberapa tahun terakhir, termasuk proyeksi hingga 2029,”tegasnya.

Ia juga mendorong agar strategi Dinsosnaker dalam menekan angka pengangguran lebih diperjelas, mengingat lapangan pekerjaan yang tersedia masih belum sebanding dengan jumlah angkatan kerja.

Tak kalah penting, Fraksi PKB mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan struktur belanja APBD antara belanja publik dan belanja aparatur. Menurutnya, belanja daerah semestinya lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

Baca Juga

TPSA Ciniru Disorot, Dorong Pembangunan TPST dan Penambahan Armada Pengangkut Sampah

"Kami mendorong agar belanja modal dapat dialokasikan lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Belanja publik mencerminkan keberpihakan dan empati kepada masyarakat,”tuturnya.

Fraksi PKB juga berharap agar RPJMD yang ditetapkan benar-benar dijadikan acuan utama dalam penyusunan APBD tahunan. Evaluasi atas capaian kinerja dan anggaran semester sebelumnya perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan program prioritas.

"Dengan pendekatan yang terukur dan transparan, pembangunan di Kuningan diharapkan tidak hanya Melesat dalam retorika, tapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto