HPN 2025: Ujian Berat bagi Pers di Tengah Arus Teknologi dan Disinformasi

KUNINGAN,iNEWS.ID–Hari Pers Nasional (HPN) 2025 menjadi momentum refleksi, atas peran dan tantangan yang dihadapi insan pers di era digital yang semakin dinamis. Di tengah derasnya arus informasi dan teknologi, pers sebagai pilar keempat demokrasi dihadapkan pada ujian berat.

Yakni bagaimana tetap relevan, independen, dan menjaga kualitas jurnalistik di tengah gempuran media sosial serta disinformasi yang kian masif. Hal tersebut diungkapkan seorang jurnalis sekaligus advokat teknologi informasi, Mumuh Muhyiddin.

Ia juga menyoroti, bahwa kemajuan teknologi telah mengubah lanskap jurnalistik secara fundamental. Media sosial dan platform digital memang membuka akses informasi lebih luas dan cepat, tetapi juga membawa ancaman serius bagi kredibilitas pers.

Hoaks, propaganda, serta algoritma yang lebih mengutamakan sensasi ketimbang kebenaran menjadi tantangan nyata yang menggerus kepercayaan publik terhadap media.

"Pers dituntut untuk tidak hanya beradaptasi, tetapi juga meningkatkan standar profesionalisme. Produk jurnalistik harus tetap berimbang, berbasis fakta, serta sesuai dengan kode etik. Jangan sampai jurnalisme justru tergerus oleh dominasi media sosial yang sering kali mengutamakan kecepatan dibandingkan akurasi," katanya, Senin (10/2).

Ia juga menyoroti bahwa tantangan ini tidak hanya dialami media nasional, tetapi juga media lokal di Kabupaten Kuningan. Eksistensi pers lokal sangat krusial dalam mendukung keberlangsungan pemerintahan, dunia usaha, serta kehidupan sosial masyarakat.

Sayangnya, pers lokal kerap menghadapi keterbatasan sumber daya dan tekanan ekonomi yang bisa mengancam independensi mereka. "Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pers harus bisa memanfaatkan inovasi digital, tetapi tetap memegang teguh prinsip jurnalistik. Jangan sampai media hanya menjadi corong kekuasaan atau terjebak dalam kepentingan ekonomi yang mengorbankan independensi," katanya.

Mumuh juga mengingatkan bahwa pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga garda terdepan dalam menjaga demokrasi yang sehat. Jika pers melemah, demokrasi bisa terancam oleh oligarki informasi yang didominasi segelintir pihak dengan kepentingan tertentu.

"Pers yang kuat adalah pers yang mampu menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika media tunduk pada tekanan politik atau ekonomi, maka kita akan kehilangan fungsi pers sebagai watchdog yang mengawasi jalannya pemerintahan," imbuhnya.

Mumuh yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan mengajak masyarakat, untuk lebih kritis dalam mengonsumsi berita serta meningkatkan literasi media. Ia juga berharap kepemimpinan baru Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani, dapat menjalin hubungan yang lebih terbuka dengan insan pers.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah dan media sangat penting, tetapi bukan berarti menutup ruang kritik. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang siap menerima saran dan masukan dari pers, bukan yang alergi terhadap kritik," pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto