KUNINGAN,iNEWS.ID–Forum Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kuningan menepis anggapan, bahwa pengelola dapur MBG atau SPPG mengabaikan aspek perizinan maupun peran UMKM lokal.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul temuan Satgas MBG saat sidak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kadugede dan Cigugur, yang menyoroti persoalan kebersihan serta manajemen pengelolaan dapur.
Ketua Forum Dapur MBG Kuningan, Udin Kusnedi justru mengapresiasi langkah tegas Satgas MBG, di bawah kepemimpinan Sekda Kuningan U Kusmana selaku Ketua Satgas.
Pengawasan ketat tersebut dinilai menjadi bagian penting, dari upaya menjaga mutu dan keberlanjutan program nasional Makan Bergizi Gratis.
"Kami berterima kasih kepada Pak Sekda selaku Kasatgas MBG. Teguran dan evaluasi ini menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi para mitra agar terus memperbaiki diri, sehingga pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN),”ujarnya, Sabtu (17/1/2026).
Terkait isu yang berkembang mengenai minimnya keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan baku MBG, dia dengan tegas membantah tudingan tersebut.
"Jangan diputarbalikkan faktanya. Kalau ada UMKM yang merasa ditolak, UMKM yang mana? Ayo kita buktikan. Saya sendiri pemilik dapur, dan seluruh produk yang tersedia di UMKM Kuningan kami beli. Kecuali memang barangnya tidak ada, tentu kami harus mencari ke luar agar produksi tetap berjalan,”tegasnya.
Ia menegaskan, sejak awal Forum Dapur MBG berkomitmen menjadikan program ini sebagai pengungkit ekonomi masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM dan petani di Kuningan melalui penyerapan bahan baku secara maksimal.
Sementara itu, menanggapi sorotan terkait lambannya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), H Udin meluruskan bahwa mayoritas mitra dapur MBG saat ini masih dalam tahap proses perizinan. Dari total dapur yang beroperasi, baru 11 dapur yang telah resmi mengantongi PBG.
"Semua mitra punya niat yang sama, yaitu taat aturan. Hampir 90 persen dapur saat ini sedang dalam proses pengurusan PBG. Mengurus perizinan ini tidak bisa instan karena ada tahapan teknis, mulai dari gambar bangunan oleh Dinas PUTR hingga rekomendasi lingkungan hidup,”jelasnya.
Dirinya berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan secara utuh dan proporsional, seraya menegaskan kesiapan SPPG untuk terus berbenah dan bersinergi demi mensukseskan program strategis nasional tersebut di Kuningan.
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
