KUNINGAN,iNEWS.ID–Beredarnya potongan video yang menampilkan Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi (KDM) bersama Sekda Jabar Herman Suryatman terkait isu lingkungan kawasan konservasi Gunung Ciremai, menuai perhatian luas masyarakat Kabupaten Kuningan.
Konten yang diunggah melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel itu, memunculkan narasi seolah Bupati Kuningan bersikap tidak konsisten mengenai isu alih fungsi lahan di kawasan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC).
Dalam potongan video tersebut, KDM menyebut adanya perbedaan pernyataan Bupati Kuningan. Di forum resmi, Bupati dikatakan menyampaikan tidak terjadi alih fungsi lahan di kawasan Ciremai. Namun dalam percakapan pribadi, KDM menyebut Bupati justru mengakui adanya perubahan fungsi lahan di lereng Gunung Ciremai.
Menanggapi polemik yang berkembang, Sekda Kuningan, U Kusmana MSi memberikan klarifikasi tegas pada Senin (12/1). Uu menegaskan, narasi yang beredar merupakan hasil penggabungan dua konteks pembicaraan yang berbeda, baik waktu maupun substansinya.
Uu menjelaskan, dalam forum resmi Evaluasi APBD yang digelar di Bale Pakuan Bandung, Bupati Kuningan Dian menjawab pertanyaan terkait banjir di wilayah Cirebon berdasarkan data dan kajian lapangan yang dimiliki pemerintah daerah.
"Pak Bupati menjawab tegas berdasarkan hasil kajian tim. Pertama, tidak ada pembukaan lahan di wilayah hulu TNGC. Kedua, tidak ditemukan longsoran tanah. Ketiga, kondisi aliran sungai di hulu normal. Jadi banjir di wilayah hilir Cirebon murni disebabkan curah hujan tinggi, serta persoalan teknis di hilir seperti sedimentasi dan sistem drainase,”ujarnya.
Ia menambahkan, pernyataan yang kemudian dianggap menyudutkan kewenangan pusat atau pihak TNGC terjadi dalam sesi berbeda, yakni diskusi nonformal usai rapat resmi.
"Pembicaraan setelah forum itu konteksnya berbeda. Itu diskusi kebijakan soal tata kelola air. Pak Bupati menyoroti bahwa kawasan TNGC berada di wilayah Kuningan, tetapi kewenangannya sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Dalam praktiknya, koordinasi perizinan air kerap menemui kendala. Itu kritik birokrasi pelayanan, bukan upaya mencari kambing hitam penyebab banjir,”jelasnya.
Pemda Kuningan menyayangkan, jika dua konteks pembicaraan yang berbeda tersebut digabungkan. Sehingga memunculkan opini seolah Bupati Kuningan buang badan atau menyalahkan pihak tertentu.
"Tidak ada kontradiksi dalam pernyataan Pak Bupati. Kami tetap konsisten dan berkomitmen menjaga kawasan hulu. Apa yang disampaikan justru merupakan kritik konstruktif agar ada sinergi yang lebih kuat antara kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya air dan kawasan konservasi,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
