KUNINGAN,iNEWS.ID–Fraksi Partai Golkar DPRD Kuningan memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja pemerintahan daerah, di bawah kepemimpinan Bupati Dr H Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani SH MKn khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul keberhasilan Pemkab Kuningan menuntaskan utang tunda bayar yang sempat membebani APBD, tanpa kembali terulang pada tahun anggaran berjalan. Capaian ini dinilai sebagai bukti nyata tata kelola keuangan yang fokus, disiplin, dan bertanggung jawab.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuningan, Harnida Darius SH menegaskan, bahwa keberhasilan melunasi tunda bayar senilai Rp96 miliar dalam waktu kurang dari satu tahun merupakan prestasi yang patut diapresiasi.
"Ini jelas keberhasilan dalam tata kelola keuangan APBD. Tidak mudah menyelesaikan defisit dan gagal bayar di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak sehat. Tapi Pak Bupati mampu membuktikan bahwa utang tunda bayar bisa dituntaskan dan tidak terulang,”ujarnya, Kamis (1/1).
Ia mengakui bahwa kondisi fiskal daerah dalam beberapa waktu terakhir menghadapi tantangan berat, termasuk berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, dengan pengelolaan yang cermat dan kepemimpinan yang tegas, Pemkab Kuningan tetap mampu menjaga stabilitas keuangan daerah.
"Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah tetap bisa mengelola keuangan secara baik. Bahkan, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,”ungkapnya.
Ia menilai, langkah-langkah yang diambil Pemkab Kuningan sejalan dengan visi misi Ajeg Timbangan, di mana setiap persoalan diselesaikan secara profesional dan ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi.
"Memang belum bisa memuaskan semua pihak, tapi sudah saatnya kita move on dan fokus pada pembenahan tata kelola keuangan. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menghambat kolaborasi untuk membangun daerah,”tegasnya.
Selain keberhasilan fiskal, Fraksi Golkar juga menyoroti capaian Pemkab Kuningan dalam menekan angka pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 turun menjadi 7,59 persen dari sebelumnya 7,78 persen.
Di sektor ekonomi, kinerja pemda juga menunjukkan hasil menggembirakan. Berdasarkan data BPS Kuningan, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II tahun 2025 mencapai 10,42 persen secara year on year, tertinggi di Pulau Jawa. Meski pada Triwulan III mengalami penurunan menjadi 9,11 persen, Kuningan tetap menempati posisi terbaik kedua di Jawa Barat.
Pada bidang infrastruktur, Pemkab Kuningan mengalokasikan anggaran sebesar Rp53 miliar untuk perbaikan 153 ruas jalan kabupaten. Selain itu, melalui Disperkimtan, pemerintah daerah juga menganggarkan Rp27 miliar untuk perbaikan 250 titik jalan lingkungan desa, termasuk rehabilitasi drainase dan peningkatan aksesibilitas jalan desa.
Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fiskal, Pemkab Kuningan berhasil melunasi tunda bayar sebesar Rp96,7 miliar lebih cepat dari jadwal. Upaya peningkatan PAD juga terus dilakukan melalui pemanfaatan aset idle, lelang Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak digunakan, serta optimalisasi sewa aset daerah.
Sementara itu, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, data resmi BPS Jawa Barat menunjukkan perbaikan signifikan. Tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kuningan tercatat sebanyak 119.670 orang, turun 12.160 orang dibandingkan tahun 2024. Persentase kemiskinan pun mencapai level terendah, yakni 10,74 persen, atau turun 1,14 poin.
"Capaian ini membuktikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang konsisten dan terukur. Kuningan juga tidak lagi masuk kategori kabupaten termiskin di Jawa Barat,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
