KUNINGAN,iNEWS.ID–Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang menuntut langkah nyata, bukan sekadar wacana.
Ketua PC Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Kuningan, Sri Laelasari menegaskan pentingnya kolaborasi antara organisasi masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pira, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memastikan setiap korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.
"Kami berharap PIRA bisa bersinergi dengan seluruh penggerak dan aktivis perempuan dan anak, juga bersama lembaga dan aparat penegak hukum,” ujar Sri Laelasari, yang juga anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Gerindra, Selasa (11/11).
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat upaya advokasi yang selama ini sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan lemahnya dukungan hukum di tingkat lokal.
"Kami di PIRA berkomitmen penuh untuk terus hadir di tengah masyarakat, dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan,”tegasnya.
Dirinya menilai, kehadiran LBH Pira Pusat menjadi angin segar bagi perjuangan perlindungan perempuan di daerah. Ia mengakui, para aktivis lokal yang selama ini mendampingi korban kerap terkendala aspek legalitas dan kapasitas hukum.
"Banyak pendamping perempuan di lapangan sudah berjuang keras, tapi secara hukum memang masih agak lemah. Karena itu kolaborasi dengan LBH Pira dan APH sangat dibutuhkan,”ujarnya.
Dengan adanya kerja sama yang lebih erat, ia optimistis sistem perlindungan hukum di Kabupaten Kuningan akan semakin kuat dan berpihak pada korban.
"Sinergi ini penting agar perempuan dan anak di Kuningan benar-benar terlindungi haknya dan mendapatkan layanan hukum yang setara," terangnya.
Di sisi lain, Sri Laelasari juga mengingatkan bahwa pemberantasan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa hanya mengandalkan aparat dan lembaga advokasi, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Dengan sikap tegas ini, PIRA Kuningan meneguhkan posisinya bukan hanya sebagai sayap politik Partai Gerindra, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melawan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
