KUNINGAN,iNEWS.ID–Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto SFarm Apt menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan bagi setiap anggota dewan.
Fungsi tersebut menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mengawal aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Pernyataan itu disampaikan Toto saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Desa Panawuan, Kecamatan Cilimus, Kuningan. Dalam kesempatan itu, ia juga berdialog langsung dengan perangkat desa dan masyarakat terkait dinamika kebijakan anggaran daerah.
"Sekarang memang banyak persoalan, banyak anggaran yang diefisiensikan. Misalnya anggaran untuk pesantren tidak muncul di tahun 2025, sehingga alokasi dana belum maksimal menyentuh ke daerah,”ungkapnya, Selasa (28/10).
Ia menjelaskan, setiap perubahan anggaran daerah harus mendapat legitimasi dari Badan Anggaran DPRD dan tidak bisa diputuskan sepihak oleh gubernur.
"Perubahan harus ditetapkan juga dalam paripurna. Karena itu, ada pembagian kekuasaan yang harus dihormati antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif,”terangnya.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Kuningan, yang dinilainya sedang tidak baik-baik saja.
"Pendapatan daerah masih terbatas. Karena itu, kehadiran anggota DPRD provinsi diharapkan dapat mengawal aspirasi dan anggaran untuk Kuningan agar tetap mendapat perhatian dari pemerintah provinsi,”ujarnya.
Ia menegaskan, usulan program pembangunan dari daerah akan dibahas oleh DPRD Provinsi bersama gubernur dalam penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam mekanisme Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa. "Saya siap mengawal setiap usulan yang disampaikan, agar program pembangunan di desa bisa terealisasi,”ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Toto yang dikenal dengan sapaan Kumis Bapak yakni Kuningan Ciamis Banjar Pangandaran ini, menyinggung pentingnya penguatan ekonomi lokal melalui Kopdes Merah Putih. Ia mengapresiasi terbentuknya Kopdes Merah Putih yang dikelola langsung oleh masyarakat.
"Kopdes ini peluang besar untuk pemberdayaan warga. Jangan sampai belanja ke toko modern, tapi belanjalah ke Kopdes. Kalau ribuan warga belanja di sana, perputaran uangnya akan besar. Kopdes bisa menyediakan gas, pupuk, dan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah,”katanya.
Menurutnya, Kopdes berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pembagian hasil usaha.
"Kopdes juga bisa bersinergi dengan BUMDes, menyalurkan bahan baku ke Dapur MBG, dan memperkuat ekonomi warga desa. Ini bentuk nyata ekonomi gotong royong,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
