KUNINGAN,iNEWS.ID–Harapan ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jabar, mulai menemukan titik terang.
Bupati Dr H Dian Rachmat Yanuar resmi mengusulkan sebanyak 4.289 pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penyelesaian status Non ASN di seluruh Indonesia. Kepastian itu disampaikan langsung Bupati Dian saat menerima aspirasi 25 perwakilan koordinator Forum R2 dan R3 Tenaga Honorer Pemkab Kuningan dalam pertemuan di Ruang Rapat Linggarjati.
Hadir pula mendampingi, Pj Sekda Dr Wahyu Hidayah beserta jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
"Proses ini adalah wujud perhatian pemerintah terhadap dedikasi para pegawai Non ASN. Saya mengajak semua untuk tetap bersemangat, bekerja profesional, dan memberikan pelayanan terbaik. Mari kita jadikan momentum ini sebagai penguat tekad untuk mewujudkan visi besar Kuningan Melesat,”tegas Bupati Dian.
Pj Sekda Wahyu Hidayah merinci, dari 4.289 pegawai yang diusulkan, terdapat 81 orang berstatus R2, 3.553 orang R3, dan 655 orang R4. Seluruhnya masih aktif bertugas dan berperan penting dalam mendukung pelayanan publik.
Menurutnya, penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu telah dilakukan oleh Kementerian PANRB, sementara saat ini masih menunggu sinkronisasi data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Setelah ada penetapan dari BKN, tahapan berikutnya adalah pengisian DRH dan pemberkasan PPPK Paruh Waktu. Kami berharap proses ini bisa segera berjalan agar memberi kepastian kepada seluruh pegawai,”jelasnya.
Suasana pertemuan berlangsung penuh harapan. Otong Supriatna, Sekretaris Koordinator Forum R2 dan R3 yang telah 14 tahun mengabdi sebagai honorer di Kecamatan Ciniru, mengaku terharu dengan komitmen Pemkab.
"Alhamdulillah, kami bisa bertatap muka dengan Pak Bupati dan mendapat kepastian terkait upaya penuntasan honorer R2 dan R3. Mudah-mudahan bulan depan sudah ada keputusan, meski tahap awal paruh waktu dulu,”ungkapnya, Jumat (12/9).
Hal senada disampaikan Ketua Aliansi Honorer Kabupaten Kuningan, Iyan Alpian, yang juga sudah 14 tahun mengabdi di BPKAD. Ia menyebut usulan ini menjadi jawaban atas penantian panjang para honorer.
"Kami berterima kasih kepada Pak Bupati atas keberaniannya mengusulkan pegawai Non ASN untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Harapannya, ke depan bisa segera meningkat menjadi PPPK penuh waktu. Kami juga berharap pengangkatan berikutnya mempertimbangkan masa kerja, bukan lagi tes akademis, serta memperhatikan kesetaraan kesejahteraan honorer,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
