KUNINGAN,iNEWS.ID–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kuningan, Jabar, secara tegas menyampaikan kritik terhadap lemahnya implementasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PKS, Kang Yaya melalui pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKS menilai bahwa proses perencanaan pembangunan di Kuningan, masih belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan bottom-up planning yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
"Padahal, setiap tahun desa-desa di Kuningan telah melaksanakan Musrenbangdes sebagai wadah resmi penyampaian aspirasi masyarakat," kata Kang Yaya yang menjabat pula Ketua Pansus RPJMD, Rabu (23/7).
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
