KUNINGAN,iNEWS.ID–Polemik soal pengadaan kendaraan dinas untuk pimpinan DPRD Kuningan kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Namun pemerintah daerah akhirnya angkat bicara dan menegaskan, bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan strategis dari eksekutif, bukan kehendak legislatif semata.
Melalui keterangan tertulis yang disampaikan Pj Sekda Beni Prihayatno, Selasa (15/4), disebutkan bahwa pengadaan mobil dinas senilai Rp2,6 miliar itu dipilih karena dianggap lebih hemat dibanding memberikan tunjangan transportasi kepada pimpinan DPRD yang nilainya bisa mencapai Rp6 miliar dalam lima tahun.
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait