KUNINGAN,iNEWS.ID–Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya menegaskan, bahwa program manajemen dan tata kelola pemerintahan yang diusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati harus mendapatkan dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, situasi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja menuntut adanya langkah nyata. Bukan sekadar komitmen verbal semata tapi membutuhkan kerja sama semua stakeholder.
"Karena sudah kita ketahui bersama kondisi keuangan daerah sedang dalam situasi yang tidak sehat," tegas Asep Papay, sapaan akrabnya, Jumat (7/3).
Bahkan pernyataan Bupati dan Ketua DPRD yang siap berkomitmen membangun daerah, lanjutnya, komitmen tersebut harus dibuktikan dengan kebijakan yang konkret dan tidak hanya berhenti pada seremonial belaka.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD, sebagai wakil rakyat, harus benar-benar memprioritaskan kepentingan masyarakat. Bukan hanya sebatas kepentingan politik semata.
"Kita harus menggugah kesadaran para anggota DPRD. Jika eksekutif berupaya melakukan efisiensi dan penghematan dengan fokus pada sektor-sektor prioritas, maka legislatif pun harus menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi anggaran daerah. Jangan sampai hanya eksekutif saja yang disorot," ujar Asep dengan nada kritis.
Selain itu, Ia juga menyoroti pentingnya strategi kepala daerah, dalam menarik anggaran pusat untuk pembangunan Kuningan. Menurutnya, salah satu solusi untuk memperbaiki kondisi keuangan daerah adalah dengan menggiring lebih banyak dana dari pemerintah pusat, agar Kuningan tidak hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas.
"Jika anggaran pusat mampu ditarik ke Kuningan, tentu kondisi keuangan daerah bisa membaik. Tapi ini butuh strategi yang matang dan kerja keras dari kepala daerah. Upaya maksimal untuk mendatangkan anggaran tambahan, memang sudah dilakukan oleh bupati dan wakil bupati," tambahnya.
Oleh sebab itu, Ia berharap seluruh stakeholder baik eksekutif maupun legislatif, benar-benar bersinergi dalam upaya efisiensi dan optimalisasi keuangan daerah. Pembangunan Kuningan tak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan kerja sama dan komitmen bersama.
"Eksekutif dan legislatif harus membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini adalah momentum untuk membuktikan kepemimpinan yang berpihak pada masyarakat," pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
