KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Bawaslu Kabupaten Kuningan, Jabar, menemukan adanya kasus perjokian dalam tugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) saat proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih, Sabtu (6/7).
Salah satu kasus yang ditemukan yakni seorang petugas Pantarlih yang tugasnya digantikan oleh orang tuanya, padahal seharusnya dia yang melaksanakan pencoklitan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, Firman mengungkapkan hal ini saat ditemui di Kantor Bawaslu Kabupaten Kuningan.
"Temuan tersebut ditemukan di beberapa kecamatan. Itu hasil pengawasan dari pihak kami. Perjokian di sini bukan dalam arti digantikan orang lain dan diberi uang, tapi dibantu oleh pihak keluarganya," kata Firman.
Ia menegaskan, bahwa Pantarlih yang sudah mendapatkan SK harus melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mempekerjakan orang lain.
"Itu tidak dibenarkan. Mungkin itu hal kecil tapi bagi kami hal-hal kecil akan berpotensi menjadi pelanggaran," tegasnya.
Selain itu, Firman juga menyoroti adanya temuan Pantarlih yang mengumpulkan pemilih di suatu tempat untuk melakukan coklit. Jadi coklit harus dilakukan secara door to door, mendatangi rumah pemilih sesuai data untuk dicocokkan dengan dokumen kependudukan.
"Pelaksanaan pengawasan melekat oleh Bawaslu terhadap coklit ini sudah dilakukan sejak hari pertama. Untuk di desa-desa ada PKD, di tingkat kecamatan ada Panwascam, dan kami melakukan pengawasan secara berkala,” jelasnya.
Temuan lainnya termasuk petugas Pantarlih yang tidak menggunakan atribut resmi, termasuk melakukan coklit di tempat yang tidak biasa seperti kebun atau sawah. Meskipun tindakan tersebut diapresiasi, Firman mengingatkan pentingnya warga membawa dokumen kependudukan saat proses coklit.
"Coklit ini harus dicocokkan dan diteliti dokumen kependudukannya. Tidak semua warga yang berada di sawah atau kebun membawa KTP atau KK," ujarnya.
Atas temuan tersebut, Bawaslu Kuningan telah memberikan saran kepada KPU Kuningan untuk segera melakukan perbaikan. “Coklit ini gerbang awal pemilu yang jujur dan adil. Jadi, datanya harus benar-benar sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.(*)
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
