KUNINGAN,iNewsKuningan.id– Puluhan aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) menggelar aksi protes di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, Jumat (14/6). Aksi protes ini menyoroti sejumlah isu nasional hingga daerah.
Para demonstran membawa sejumlah spanduk kain yang berisi tuntutan kepada pemerintah, terkait pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggap memberatkan rakyat. Ketua HMI Kuningan, Eka Kasmarandana menegaskan, aksi ini merupakan bagian dari aksi serentak HMI di seluruh Indonesia untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
"Kami menyoroti beberapa isu penting, termasuk kriminalisasi aktivis, kebijakan Tapera, dan kenaikan UKT," sebutnya.
Pihaknya menekankan, pentingnya para wakil rakyat di DPRD Kuningan untuk meneruskan suara rakyat kepada pemerintah pusat. "Kami menuntut pembebasan para aktivis dan mengecam upaya pembungkaman suara aktivis di negara ini," tandasnya.
HMI Kuningan menolak kebijakan Tapera yang dinilai tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, serta menilai kenaikan UKT sebagai hambatan bagi tujuan pendidikan yang lebih murah.
Sementara Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy saat menerima aksi unjuk rasa menegaskan, jika aspirasi yang disuarakan mahasiswa akan disampaikan ke pusat.
"Ada tiga isu nasional yang perlu kami respon, yakni soal kriminalisasi aktivis hingga kenaikan UKT dan kebijakan Tapera. Saya juga tidak mengerti, di akhir jabatan pemerintahan sekarang banyak mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak berpihak ke rakyat," ungkapnya.
Meski itu merupakan kebijakan nasional, Ia sebagai wakil rakyat di daerah mengaku akan berjuang bersama-sama dengan mahasiswa.
"Kami akan melakukan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Termasuk kebijakan-kebijakan di daerah, perlu pula kita kritisi," terangnya.
Salah satunya Ia menyebutkan yakni polemik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang direlokasi oleh pemerintah daerah. Bahkan sampai sekarang belum juga selesai hingga mendatangi langsung Gedung DPRD Kuningan, demi menyampaikan aspirasinya.
"Kami akan tindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk adik-adik mahasiswa sekarang. Ada juga stadion yang sekarang kalau mau olahraga harus bayar, padahal stadion ini rumah kita, dibantu oleh pajak rakyat, kenapa kita harus bayar kan hanya untuk berolahraga," katanya.
Terakhir, Ia akan bersama-sama berada di garda terdepan memperjuangkan hak rakyat dan aspirasi masyarakat Kuningan.(*)
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
