KUNINGAN,iNewsKuningan.id - Anggota Komisi I DPRD Jabar, Hj Tina Wiryawati SH menyoroti polemik Sirekap yang menuai protes sejumlah kalangan. Sebab data yang ditampilkan Sirekap diduga banyak kekeliruan kaitan jumlah perolehan suara.
Meskipun saat ini, proses rekapitulasi tingkat nasional secara manual masih terus berlangsung, Jumat (15/3). Jauh sebelumnya, memang sempat muncul pertanyaan soal bagaimana kesiapan Sirekap dalam Pemilu 2024.
"Saya bersama unsur Komisi I DPRD Jabar keliling mengunjungi KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten di Jawa Barat. Salah satu yang saya tanyakan adalah kesiapan Sirekap," kata Anggota Komisi I DPRD Jabar, Hj Tina Wiryawati.
Menurutnya, setiap kali pertanyaan kesiapan Sirekap kepada KPU di kabupaten/kota, hampir seluruhnya menyebut siap dalam pelaksanaan Pemilu 2024 khususnya Sirekap.
"KPU itu terus menyampaikan kesiapan dalam Sirekap itu. Jujur saat itu, saya agak pesimis soal Sirekap ini, dan berkali-kali saya tanyakan apa iya siap, seperti apa kesiapannya, dan ternyata kan seperti ini sekarang," ucapnya.
Sebab saat ini, lanjutnya, Sirekap cukup memunculkan polemik di lapangan karena banyak menuai protes sejumlah kalangan. Hal ini penting menjadi catatan, agar KPU mengevaluasi secara utuh terhadap Sirekap tersebut.
"Kemudian dari sisi pengawasan, saya berharap agar Bawaslu ini profesional ya. Bisa dilihat jejak digital saya menanyakan tolong profesional, sekarang saya melihat dari yang terjadi di lapangan banyak demo, artinya banyak masyarakat meragukan, ada gejolak dugaan money politik dan tindak lanjutnya seperti apa," bebernya.
Dia berpendapat, jika setiap laporan dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, kemungkinan muncul gejolak itu kecil sekali. Walaupun memang gejolak unjuk rasa itu hal biasa dalam berdemokrasi, namun jika penanganan dilakukan profesional akan meminimalisir gejolak tersebut.
"Jadi harus betul-betul dievaluasi ya semuanya. Saya hanya ingin satu sebetulnya, Bawaslu itu transparan. Misalkan ada laporan money politik, bahwa itu sudah ditangani atau belum sejauh ini dan seterusnya agar masyarakat tahu. Sehingga tidak terjadi dugaan-dugaan, muncul demo dan lain-lain," pungkasnya.(*)
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
